Ilustrasi Lawan Korupsi.

Ilustrasi Lawan Korupsi.

Genderang perang anti korupsi makin kencang ditabuh. Acapkali negeri ini berganti pemimpin, semangatnya sama, menjanjikan pemberantasan korupsi. Tapi, seiring waktu berjalan, satu per satu koruptor terbukti bersalah dan masuk kerangkeng besi. Bahkan, seolah tak memiliki efek jera, ada saja tokoh-tokoh masyarakat yang terjerat Operasi Tangkap Tangan gelaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Miris!

Hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2014 yang dirilis Transparansi Internasional menunjukkan, Indonesia masih berada pada urutan ke-107 dari 175 negara yang disigi. Peringkat ini jelas kurang membanggakan. Tak perlu bicara global, untuk lingkup kawasan Asia Tenggara saja, Indonesia jauh berada di bawah Singapura yang ada di peringkat 7, Malaysia yang bertengger di peringkat 50, dan Filipina serta Thailand yang sama-sama di urutan 85. Tiga negara yang disebut terakhir, memiliki rekam jejak carut-marut pemerintahan yang nyaris serupa dengan Indonesia. Rezim otoriter berkuasa lama, kebebasan pers dibungkam, partai politik oposan dimarginalkan, demokrasi ditekan, perselingkuhan antara pemerintah – militer – swasta pun makin menyuburkan korupsi. Tidak hanya di pusat pemerintahan, bahkan di daerah, bermunculan ‘raja-raja’ kecil penuh ambisi memperkaya diri.

Kalau boleh “berbangga”, posisi Indonesia ternyata lebih baik dari Vietnam yang menempati peringkat 119, Timor Leste (133), Laos (145), serta Kamboja dan Myanmar di posisi 156. Selain itu, Indonesia juga mengungguli Rusia yang berada di urutan 136, Ukraina (142), Paraguay (150), Kolombia (161), dan sejumlah negara di benua Afrika. Tak hanya itu, bila dibandingkan hasil survey CPI tahun 2013, posisi Indonesia rupanya mengalami peningkatan. Waktu itu, peringkat kebersihan Indonesia dari korupsi masih terpuruk di posisi 114 dari 175 negara.

Parahnya konidsi pengurukan Situ Ciledug (Situ Tujuh Muara) di Pamulang, Kota Tangsel. (Foto: Gapey Sandy)

Parahnya kondisi pengurukan Situ Ciledug (Situ Tujuh Muara) di Pamulang, Kota Tangsel. (Foto: Gapey Sandy)

Meski terdapat perbaikan peringkat sebanyak tujuh poin, tapi korupsi di Indonesia masih menjadi momok. Memang, ada semangat terbarukan melalui slogan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, yaitu revolusi mental. Laiknya sebuah visi, revolusi mental mengedepankan kualitas pembangunan manusianya terlebih dahulu ketimbang yang lain. Harapannya, dengan pembangunan kualitas manusia yang mumpuni, berbagai persoalan bangsa yang membelit termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme, dapat teratasi.

Membangun kualitas manusia menjadi prasyarat mutlak, manakala berbagai peraturan dan institusi yang bekerja untuk memberantas korupsi sudah ditetapkan, namun masih saja hasilnya kurang memuaskan. Betapa tidak, menurut KPK (2009) penjabaran korupsi sebenarnya sudah sangat gamblang seperti dijelaskan dalam 13 pasal UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU No.20 Tahun 2001. Pasal-pasal tersebut merumuskan 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, memperinci perbuatan yang dapat dikenakan pidana penjara karena korupsi. Adapun berapa lama pidana penjaranya bergantung dari tuduhan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan majelis hakim.

Perbuatan-perbuatan tersebut dikelompokkan antara lain berupa korupsi yang terkait dengan kerugian negara (melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan negara; menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara); terkait suap-menyuap (Korupsi adalah menyuap pegawai negeri; menyuap pegawai negeri karena jabatannya; pegawai negeri menerima suap, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; menyuap hakim; menyuap advokat; serta, hakim dan advokat yang menerima suap); terkait penggelapan dalam jabatan (Termasuk korupsi yaitu pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; merusakkan bukti; dan membantu orang lain merusakkan bukti); dan, korupsi terkait perbuatan pemerasan (pegawai negeri memeras, dan atau memeras pegawai negeri yang lain).

Selain itu, tercantum juga peraturan tentang korupsi yang terkait perbuatan curang (Korupsi adalah pemborong berbuat curang; pengawas proyek membiarkan perbuatan curang; rekanan TNI/Polri berbuat curang; pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang; penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang; dan, pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain); juga korupsi terkait bentukan kepentingan dalam pengadaan; dan korupsi terkait gratifikasi.

Dua kendaraan alat berat yang menggali dan menguruk serta mereklamasi lahan Situ Ciledug di Tangsel. (Foto: Gapey Sandy)

Dua kendaraan alat berat yang menggali dan menguruk serta mereklamasi lahan Situ Ciledug di Tangsel. (Foto: Gapey Sandy)

Meski sudah terpapar dengan sebegitu gamblang kriteria-kriteria terkait korupsi, tapi apakah korupsi semakin surut? Kenyataannya, belum. Tengok saja misalnya, bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di lapangan, dan mengindikasikan terjadinya praktik korupsi. Salah satu contoh yang sempat penulis pantau langsung di lokasi, adalah kasus penggalian dan pengurukan lahan situ (danau) Ciledug (disebut juga Situ Tujuh Muara) yang berlokasi di Kompleks Villa Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

Kasus pengurukan situ ini masih menjadi pembicaraan hangat di kota metropolitan berpenduduk 1,3 juta jiwa yang dipimpin Walikota Airin Rachmi Diany. Betapa tidak? Disebut-sebut tidak mengantongi izin penggalian dan pengurukan lahan situ, tiba-tiba pihak pengembang yang mengaku memiliki kelengkapan administrasi kepemilikan lahan, dapat begitu saja mengerahkan dua kendaraan alat berat untuk menggali dan menimbun lahan situ. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk dipergunakan membangun cluster perumahan. Maklum, bisnis property di Tangsel menjanjikan keuntungan.

Kiranya, mustahil apabila ada aktivitas penggalian dan pengurukan lahan situ—menggunakan kendaraan alat berat—, tetapi tidak diketahui aparat Pemkot yang berwenang, entah itu RT/RW, lurah, camat, hingga instansi terkait yang mustinya berujung dengan masukan “secepat-kilat” kepada Walikota Airin. Entah siapa yang “bermain mata” dengan pihak pengembang, untuk memuluskan proyek penggalian dan pengurukan lahan situ ini. Namun yang pasti, walikota geram! Alasannya, penggalian dan pengurukan lahan situ dilakukan secara ilegal. Bahkan diduga melanggar Perda Penanggulangan Bencana, lantaran diyakini aktivitas tersebut bakal menambah jumlah titik lokasi banjir di Tangsel, menjadi 40 titik. Padahal di sisi lain, Walikota Airin justru tengah berupaya mengurangi sentra-sentra banjir, misalnya dengan membangun tandon, merenovasi jembatan, membuat tembok sempadan sungai, memelihara dan merawat kelestarian situ-situ di Tangsel.

Tudingan terjadinya praktik korupsi memang sulit dibuktikan. Akan tetapi, para aktivis peduli lingkungan yang tergabung dalam OKP Ganespa atau Organisasi Kepemudaan Gugusan Alam Nalar Ekosistem Pemuda Pemudi yang memiliki sekretariat di pinggir Situ Ciledug, memiliki kesaksian tersendiri. Pasalnya, ketika sejumlah aktivis OKP Ganespa tengah berunjuk-rasa di Kantor Pemkot, pada 25 November 2014, guna menyerukan penentangan penggalian dan pengurukan lahan Situ Ciledug—yang berujung bentrok dengan aparat berwajib—, beberapa aktivis sempat ditawarkan amplop berisi uang agar menghentikan aksinya. “Entah berapa nilai isi uang dalam amplop tebal itu, yang tentu kita tolak. Meskipun, sayang sekali tidak sempat dipotret sebagai bukti adanya upaya penyuapan,” ujar Rendy Apendy yang bertugas pada Divisi Lingkungan Hidup, didampingi Dodi Harianto, Ketua Umum OKP Ganespa kepada penulis.

Kondisi lahan Situ Ciledug yang sudah terlanjur digali dan diuruk. Warga berharap keaslian alam lingkungan situ dikembalikan seperti semula. (Foto: Gapey Sandy)

Kondisi lahan Situ Ciledug yang sudah terlanjur digali dan diuruk. Warga berharap keaslian alam lingkungan situ dikembalikan seperti semula. (Foto: Gapey Sandy)

Belakangan, Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dedi Budiawan menegaskan, pengembang PT Villa Pamulang, belum mengantongi izin resmi untuk membangun di kawasan tersebut. Jajaran Pemkot Tangsel juga tidak akan mengeluarkan rekomendasi perizinan, karena lahan Situ Ciledug merupakan area konservasi dan resapan air. “Artinya, kalau pihak pengembang mengaku memiliki sertifikat tanah, berarti ada yang salah saat penerbitan atau pemutihan. Kami akan melanjutkan masalahnya ke ranah hukum,” tegas Dedi.

“Korupsi” berasal dari Bahasa Latin “corruptio” yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Karena itu, tak salah apabila dugaan adanya praktik korupsi dibalik ulah nekat pengembang, melakukan penggalian dan pengurukan Situ Ciledug, membuat kerusakan hebat pada sebagian lahan situ yang terlanjur “direklamasi”. Indikasi aroma praktik korupsi pada kasus ini sebenarnya telah tercium, tapi untuk membuktikannya tentu membutuhkan proses yang tak sederhana. Sementara di lapangan, kerusakan alam dan lingkungan lahan situ semakin parah.

Kasus “serupa” terjadi di Sulawesi Tenggara. Kali ini, proyek yang dikerjakan telah selesai, yaitu Kolam Pancing Puulonggida seluas 2 hektar, untuk ikan air tawar, yang berlokasi di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Proyek senilai Rp 750 juta yang dikerjakan pada 2013 melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) ini, meskipun sudah selesai pengerjaannya, namun tak pernah bermanfaat sama sekali.

Malah kini, menurut blogger Mahaji Noesa, sebagian besar sarana dan kelengkapan kolam pancing tersebut sudah mengalami kerusakan. “Sejumlah warga Puulonggida yang dekat dengan lokasi menginformasikan, sejak dibangun tahun 2013, talud utama telah beberapa kali runtuh, karena dibangun dengan kualitas asal jadi, tanpa menggunakan alas bronjong padahal lokasinya rawa-rawa. Tapi, Koordinator Kota PNPM-MP, juga pihak konsultan, tetap melanjutkan pengerjan kolam,” tulis Mahaji di Kompasiana.

Proyek kolam pancing ikan air tawar Puulonggida di Kota Kendari yang tak pernah dimanfaatkan sama sekali, dan sudah mulai mengalami kerusakan. (Foto: Mahaji Noesa)

Proyek kolam pancing ikan air tawar Puulonggida di Kota Kendari yang tak pernah dimanfaatkan sama sekali, dan sudah mulai mengalami kerusakan. (Foto: Mahaji Noesa)

Sejumlah mahasiswa yang menyambangi Kolam Pancing Puulonggida mencetuskan harapan, agar KPK turun tangan menelisik proyek ini. “Alasannya, pelaksanaan pembuatan kolam pemancingan Puulonggida yang menggunakan pinjaman Bank Dunia tahun 2013, kini sebagian fisiknya rusak, dalam usia hanya sekitar satu tahun. Alasan lain, proyek yang berlokasi di kawasan hutan ini dikerjakan asal jadi, dan hancur sebelum dimanfaatkan. Semua mengindikasikan, pihak pelaksana, koordinator, dan konsultan proyek seolah masa bodoh dan tak peduli dengan potensi timbulnya kerugian keuangan negara,” kutip Mahaji.

Akhirnya, sesuai makna “corruptio” yang berarti rusak, kita jadi semakin paham, dahsyatnya  efek korupsi yang memiliki daya rusak tinggi. Semangat memberantas korupsi tak boleh kendur. Keteladanan sudah ditunjukkan Presiden Joko Widodo, yang optimis dalam pemberantasan korupsi dengan mengatakan, “Berantas korupsi itu mudah, asal sadar tekad dari pemimpinnya”. (GS)

Iklan